PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Literasi Digital. Tema dari kegiatan ini yakni, Implementasi Kebijakan  Media Massa bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO’S). Kegiatan ini dihadiri Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).  Kegiatan berlangsung di Kota  Pekanbaru, Kamis (20/11/2025). Ada pun tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah pesatnya dinamika ruang digital.

Rakor ini merupakan penugasan langsung dari Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Agenda difokuskan untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan  menerapkan prinsip-prinsip komunikasi publik yang kredibel dan bertanggung jawab.Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Alpen SH, SIK, MH menegaskan  bahw peran aparatur negara dalam membangun persepsi publik melalui komunikasi digital.''Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial dapat membentuk persepsi publik. Karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi  
digital yang bertanggung jawab dan berintegritas,” ujarnya.

Alpen juga menyoroti berbagai tantangan di ruang digital seperti disinformasi, provokasi, hingga infodemic yang berpotensi melemahkan ketahanan informasi nasional. Karena itu, literasi digital yang kuat menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh aparatur  negara.Melalui rakor ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kemenkomdigi, serta mitra strategis menyepakati sejumlah fokus penguatan, antara lain, meningkatkan literasi digital aparatur dalam memverifikasi dan merespons informasi. Kemudian  menyusun pedoman komunikasi berbasis nilai BEJO’S secara seragam. Membangun mekanisme respons cepat terhadap hoaks dan narasi negatif, mendorong aparatur negara menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi berkualitas dan narasi  kebangsaan positif.

Acara turut dihadiri perwakilan Pemprov Riau, TNI, Polri, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret guna memperkuat ketahanan informasi dan meningkatkan profesionalitas aparatur negara  dalam menghadapi tantangan ekosistem digital yang terus berkembang.***